Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

Adapun dalam menjalankan tugasnya Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
  2. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  3. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  4. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  5. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  6. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  7. Penyelesaian sengketa lingkungan;
  8. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
  9. Pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  10. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  11. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  12. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  13. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  14. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
  15. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  16. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  17. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
  18. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hokum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  19. Indentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hokum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  20. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hokum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hokum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  21. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
  22. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hokum adat;
  23. Penyusunan data dan informasi profil masyarakat hokum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  24. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hokum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  25. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hokum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisonal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  26. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hokum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;