Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi di bidang tata lingkungan

Adapun dalam menjalankan tugasnya Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
  2. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  3. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
  5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  8. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto Hijau, makanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  9. Pelaksanaan sinkronisasi RLPLN Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  10. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  11. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  12. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  13. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  14. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah;
  15. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  16. Pelaksanaan fasilitasi ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  17. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  18. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  19. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, Analisis risiko lingkungan hidup);
  20. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKP/UPL);
  21. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  22. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
  23. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  24. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  25. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  26. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;